Menunggu lahirnya PP merek terkenal

Kasus merek dagang Intel dan Extra Joss bisa jadi contoh betapa tidak adanya kesamaan pandangan di antara hakim dalam memutus sebuah perkara berkaitan dengan merek dagang terkenal.

Pengadilan Niaga pernah menolak gugatan Intel Corporation untuk membatalkan merek dagang Intel Jeans atas dasar pertimbangan bahwa Intel bukanlah merek dagang terkenal.

Tapi, di tingkat kasasi justru Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan membatalkan pendaftaran merek Intel Jeans.

Selain itu, MA juga menetapkan bahwa Intel adalah merek dagang terkenal, sehingga perlindungannya tidak hanya terbatas pada produk yang sama.

Tapi lain lagi dengan kasus yang dialami oleh merek lokal Extra Joss. Semula, Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan pembatalan pendaftaran merek Ener Joss dan mengakui Extra Joss adalah merek terkenal.

Tapi, di tingkat kasasi justru MA yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta dengan pertimbangan antara lain Extra Joss bukanlah merek terkenal.

Jadi pedoman

Chandra Hamzah, Ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) merek terkenal mendesak untuk diterbitkan untuk menjadi pedoman bagi hakim.

Dengan adanya PP itu, menurut Chandra, pemilik bisa mengklasifikasikan dirinya apakah mereknya terkenal atau tidak. ” [PP] ini penting sekali, sehingga ada guideline [pedoman] bagi penegak hukum dalam menafsirkan merek terkenal.”

Namun, dia mengaku tidak terlalu yakin PP ini akan mampu menyeragamkan pandangan hakim terhadap sebuah merek terkenal. “Bagaimanapun juga nanti akan timbul penafsiran dari hakim.”

Di samping PP merek terkenal, katanya, hakim pengadilan niaga dan hakim agung perlu memiliki pemahaman yang sama soal merek, sehingga ada kesamaan dalam membuat putusan.

Selama ini, katanya, banyak hakim yang sudah menjalani pelatihan masalah HaKI, kemudian tiba-tiba mereka dipindah ke pengadilan umum.

Chandra menyarankan supaya mutasi hakim di pengadilan niaga lebih dikhususkan kepada pengadilan yang sama, misalnya hakim dari Pengadilan Niaga Jakarta dimutasikan ke Pengadilan Niaga Medan. “Jangan sampai mutasi dari hakim pengadilan niaga ke pengadilan umum.”

Selain itu, dia juga menyarankan supaya penunjukan hakim niaga baru hendaknya lebih ditujukan kepada yang pernah menjalani pelatihan di bidang HaKI.

Menurut praktisi hukum itu, ada putusan hakim di pengadilan niaga yang mengacaukan pakem yang ada di merek. “Ini bahaya sekali. Selama ini sudah ada patokan yang dipakai soal merek, tapi oleh hakim dilanggar.”

Justisiari P. Kusumah, konsultan HaKI, juga sependapat perlunya pemerintah segera menerbitkan PP merek terkenal. “Jika tak ada PP dikhawatirkan akan menjadi loophole bagi pemilik merek beritikad buruk.”

Menurut dia, kehadiran PP tersebut sudah diamanatkan oleh UU tahun 1992. Namun, hingga kini belum juga terealiasi. “Saya mendengar pemerintah sudah menyiapkan draf PP tersebut. Semoga cepat selesai dan diterbitkan.”

Dengan adanya PP, menurut Justisiari, akan membantu dan memperjelas rambu-rambu merek terkenal.

Dia mengakui sering kali terjadi perbedaan putusan antara hakim di pengadilan niaga dan hakim agung dalam kasus merek terkenal.

Sebenarnya, menurut dia, ada guideline berdasarkan putusan hakim sebelumnya. Namun, katanya, hakim tidak terikat dengan putusan terdahulu. “Hakim di Indonesia tidak terikat kepada putusan terdahulu. Kita tidak menganut sistem jurisprudensi.”

Menurut dia, ada beberapa kriteria yang perlu dimasukkan ke dalam PP merek terkenal. Pertama. promosi besar-besaran, melalui publikasi di media.

Kedua, merek tersebut dikenal luas oleh masyarakat. Ketiga, investasi di luar negeri, ditandai pendaftaran merek dagang di luar negeri.

Meskipun kalangan konsultan setuju dengan PP merek terkenal, namun pemerintah juga perlu diingatkan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal itu jangan sampai kebablasan. (Suwantin Oemar)

Bisnis Indonesia

6 thoughts on “Menunggu lahirnya PP merek terkenal

  1. David Mario

    Salam kenal untuk pak Ferry,
    Saya dari surabaya pak, Saya membaca blog pak ferry tentang perlunya di buat PP tentang merek terkenal, saya ingin bertanya sekaligus berdiskusi lebih lanjut dengan bapak, ke alamat email mana saya bisa menghubungi bapak.

    Reply
  2. ASTOSUCI

    Hai sobat apa kabar, aku pecinta hasil karya anak negeri Indonesia,
    kalau kamu ada info tempat pembajakan baik CD lagu, sofware atau
    produk lain yang valid keberadaannya diwilayah Surabaya dan
    sekitarnya, tolong kirim email : asto.suci@gmail.co.id atau call ;
    088803189659 ,trims sobat atas partisipasinya dan sampaikan pesan ini kepada rekan yang lainnya.

    Reply
  3. Dade

    pizzz n love….
    saya tertarik lebih jauh masalah pidana merek. kebetulan sedang bwt skripsi yang ada hubungannya dengan merek. sampai saat ini data2 yang ada belum cukup. thanks info dari Pak Ferry.

    Reply
  4. ari

    mas,, saya mau tanya,, kriteria merek terkenal, katakanlah yang berdasarkan UU-Merek, itu syarat komulatf atau alternatif?klo bisa kasih kutipan dari praktisi hukum ya…

    klo bisa juga kirim via email..thx

    Reply
  5. asih setyorini

    mas saya mau nanya gmn sih sebenarnya perlindungan perjanjian lisensi di Indonesia?
    thank’s ya mas…

    Reply
  6. Dendy P. Maharansyah

    saya mau tanya dong!!
    dengan belum dikeluarkannya PP mengenai merek terkenal, apakah Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 dapat diterapkan?
    Terima kasih

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s