Kecelakaan sejarah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut sebelas pokok masalah sebagai contoh banyak hal yang telah dilaksanakan dan diatasi pemerintahannya. “Katakan apa yang sudah dilaksanakan pemerintahan SBY dengan contoh-contoh. … Jangan berbohong kepada rakyat,” ujar Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, di Jakarta, Minggu.

Ke-11 pokok masalah warisan itu, yang disebut Presiden sebagai kecelakaan sejarah, adalah konflik bersenjata di Aceh, konflik di Papua-Irian Jaya Barat, pengadilan pelanggaran HAM di Timor Timur, embargo militer dari AS, dan APBN yang tidak sehat. Juga soal utang kepada IMF dan pembubaran CGI, Dipasena, ancaman arbitrase Cemex, Karaha Bodas, masalah Cepu antara ExxonMobil Oil dan Pertamina, dan Texmaco.

Meski tidak dijelaskan, kita memahami semua masalah itu merupakan warisan masa lalu, era Orde Baru. Sebagian besar persoalan itu sudah diselesaikan, kecuali konflik di Papua-Irian Jaya Barat, pengadilan pelanggaran HAM di Timor Timur, Dipasena, dan Texmaco. Keempat masalah ini sedang diselesaikan pemerintah, kendati belum rampung sepenuhnya.

Sebelas masalah yang disampaikan Presiden itu bukan hanya untuk menjawab peringatan Wapres Jusuf Kalla sehari sebelumnya di forum yang sama, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintahan ini sudah melaksanakan dan mengatasi cukup banyak masalah.

Kemajuan paling menonjol selama hampir 2,5 tahun pemerintahan ini adalah kehidupan politik yang makin demokratis dan kondusif akibat meningkatnya partisipasi politik rakyat serta pers yang bebas. Namun, kondisi ini justru merangsang tindakan anarkhis yang dapat memicu disintegrasi sosial dan merusak mental serta moral masyarakat, selain maraknya politik uang (money politics).

Prestasi lainnya adalah situasi keamanan yang relatif stabil, kecuali di Poso. Stabilitas keamanan pun terlihat dari keberhasilan menekan gangguan keamanan dan aksi terorisme. Kalau pun masih ada aksi-aksi di beberapa daerah dan kelompok masyarakat-seperti di Ambon-skalanya tidak besar dan relatif dapat dikendalikan.

Demikian pula di bidang ekonomi. Indikator makroekonomi selama pemerintahan Yudhoyono-Kalla cukup baik dan stabil.

Sayangnya, keberhasilan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki perikehidupan rakyat melalui upaya menggerakkan sektor riil. Lebih memprihatinkan lagi, terjadi proses deindustrialisasi karena pemutusan hubungan kerja di industri manufaktur (tekstil dan produk tekstil, sepatu, keramik, mebel, industri kerajinan) akibat dua kali dinaikkannya harga BBM pada 2005.

Namun, harus diakui, masih cukup banyak pula masalah yang belum diatasi. Semua masalah ini, termasuk 11 masalah tadi, memang merupakan kecelakaan sejarah yang terjadi karena mis-management di hampir semua bidang kehidupan.

Di bidang ekonomi, misalnya, mis-management setelah krisis terjadi pada 1997, saat pemerintah menerapkan kebijakan yang disarankan IMF, a.l. kebijakan moneter superketat, penutupan 16 bank, dan kebijakan penanganan utang.

Likuidasi 16 bank pada November 1997 mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sirna. Tindakan ini seketika memicu capital outflow sekitar US$5 miliar, sehingga kian menghancurkan nilai rupiah. Rush di perbankan nasional saat itu merupakan yang terbesar setelah kejadian serupa di AS tahun 1930-an.

Namun, hingga kerja sama dengan IMF dihentikan, bahkan CGI dibubarkan, perekonomian negeri ini belum juga pulih total dari hantaman krisis multidimensi. Inilah contoh kecelakaan sejarah yang dimaksudkan Presiden Yudhoyono.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s