Wacana Ketua MA Rangkap Ketua KY

INI wacana mengagetkan! Mengagetkan karena wacana ini muncul di tengah sorotan publik terhadap lingkungan peradilan. Tapi, inilah wacana yang diusulkan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, bahwa Ketua Komisi Yudiasial (KY) secara ex officio bisa dirangkap Ketua MA.

Alasan rangkap jabatan itu menurut Bagir agar kerja Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial bisa lebih efektif. Perangkapan itu tidak berarti salah satu di antara dua lembaga itu menjadi subordinat, melainkan tetap sama dan berdiri sendiri.

Ada dua contoh di luar negeri yang dijadikan alasan Bagir tentang wacana rangkap jabatan itu. Pertama, di New South Wales, Australia. Di negara bagian Negeri Kanguru itu Ketua KY dirangkap Ketua MA. Kedua, di Amerika Serikat jabatan ketua senat dirangkap Wakil Presiden.

Tetapi, pertanyaan publik kemudian apakah rencana rangkap jabatan itu tidak mengganggu fungsi Komisi Yudisial? Terlebih sekarang peranan para penegak hukum, khususnya hakim, tengah mendapat sorotan tajam dari masyarakat.

Hasil survei Transparency International Indonesia 2006 menunjukkan indeks persepsi korupsi tertinggi adalah lingkungan peradilan. Yang mencengangkan, inisiatif suap itu justru datang dari lingkungan ini. Artinya, para hakim di Republik inilah yang memelopori korupsi. Pantaslah betapa sulitnya negeri ini memberantas mafia peradilan.

Citra peradilan memang babak belur. Hancurnya integritas para hakim inilah yang menjadikan fungsi pengawasan terhadap lembaga peradilan, para hakim, menjadi amat mendesak. Inilah pentingnya Komisi Konstitusi menjadi lembaga yang berdiri sendiri dan kuat, agar bisa mengawasi Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, wacana Bagir Manan tentang perangkapan Ketua Komisi Yudisial oleh Ketua Mahkamah Agung, menjadi tidak relevan untuk saat ini. Bahkan, aneh bin ajaib, di tengah sorotan masyarakat terhadap buruknya integritas para hakim. Hakim belum bisa menjadi solusi penegakan hukum, justru masih menjadi problem.

Resistensi Mahkamah Agung terhadap Komisi Yudisial memang sudah bermula sejak awal. Dalam kasus kasasi Probosutedjo yang melibatkan beberapa orang MA menerima suap, Bagir Manan menolak hadir memenuhi panggilan Komisi Yudisial untuk diperiksa. Padahal, menurut UU No 22/2004 tentang Komisi Yudisial, jika menolak hadir panggilan KY, hakim bisa dikenai sanksi.

Ada ambisi pula dari Mahkamah Agung untuk meniadakan komisi itu. Dalam sebuah pertemuan beberapa hakim agung di awal tahun lalu, misalnya, muncul rencana mereka untuk membubarkan Komisi Yudisial.

Perlawanan lain lagi, Mahkamah Agung juga menolak dengan amat keras rencana seleksi ulang hakim agung oleh Komisi Yudisial. Bagir tak sudi memenuhi rencana Komisi Yudisial. Ia melarang para hakim melamar ke Komisi Yudisial.

Oleh karena itu, jika menurut ke belakang, wacana rangkap jabatan Ketua KY oleh Ketua MA, sesungguhnya bagian dari upaya tak terpisahkan menghabisi peran Komisi Yudisial. Lembaga tinggi negara kehendak konstitusi itu, seperti kian termarginalkan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s