Are we on the right track?

Hampir sembilan tahun sudah Indonesia menempuh jalur perjalanan baru: demokrasi dan pluralisme. Keputusan itu kita ambil sendiri secara sadar sebagai bangsa tanpa didikte oleh siapa pun.

Sekarang, setelah mengalami serentetan peristiwa sosial-politik yang menentukan sejarah, kita sepatutnya merenung sejenak: ke mana arus perkembangan selama ini, apakah akan sampai pada apa yang kita impikan sewaktu kita mengambil sikap sejarah yang krusial itu? Are we on the right track? Apakah ada yang perlu kita koreksi?

Marilah mulai dengan mengajukan pertanyaan: sebenarnya apa motif dasar yang mendorong kita sebagai bangsa memutuskan untuk melakukan perubahan mendasar dalam tata kehidupan sosial-politik kita lebih dari delapan tahun lalu?

Untuk memperoleh perspektif yang benar, kita perlu mengingat kembali peristiwa-peristiwa sebelumnya yang membawa kita ke momen yang krusial itu.

Selama lebih dari 30 tahun, Orde Baru telah berhasil mengangkat kondisi kehidupan ekonomi dan sosial di Indonesia secara sangat berarti. Kemiskinan menurun drastis dan berbagai indikator kesejahteraan sosial menunjukkan perbaikan yang berarti.

Dengan perbaikan taraf hidup seperti itu, mengapa timbul keresahan dan tuntutan yang makin mengental untuk perubahan di kalangan masyarakat atau, lebih tepatnya, di antara para elite masyarakat?

Jawabannya terletak pada perkembangan di segi lain dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah kemajuan itu, terutama dalam dasawarsa terakhir Orde Baru, tumbuh persepsi di masyarakat, bahwa praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan di pemerintahan dan kroniisme di dunia usaha, makin meluas. Keresahan dan ketidakpuasan berakumulasi, siap meledak apabila ada pemicu.

Dan pemicu itu akhirnya tiba. Krisis keuangan yang mulai muncul pada pertengahan 1997 terus memburuk dan memasuki 1998 berkembang menjadi krisis ekonomi skala luas dan perubahan politik mendasar kemudian terjadi.

Dari peristiwa yang penuh ketegangan dan hiruk-pikuk itu tidak mudah untuk menyarikan aspirasi masyarakat pada waktu itu.

Motif reformasi

Namun apabila kita telusuri motif dasar gerakan reformasi, barangkali empat tema merangkum sebagian besar dari tuntutan tersebut, yaitu perbaikan ekonomi, perbaikan tata pemerintahan (governance), supremasi hukum dan demokrasi.

Sekarang marilah kita kembali kepada pertanyaan Are we on the right track? Dengan berbagai catatan penting, jawaban pertanyaan tersebut adalah: ya, kita di jalur yang benar. Ini sama sekali tidak berarti bahwa kita sudah pasti akan sampai pada tujuan yang kita inginkan. Tidak ada jaminan seperti itu.

Pada setiap tahap dalam perjalanan, kita sebagai bangsa harus melewati momen pilihan dan titik persimpangan yang memerlukan keputusan dan langkah strategis. Mari kita lihat lebih dalam apa yang dimaksud dengan the right track. Tidak ada suatu jalur yang paling benar. Sejarah mencatat, rute yang dilalui berbagai bangsa sangatlah beragam. Tetapi bukan berarti kita tidak dapat mengidentifikasi pola umum dalam sejarah kemajuan bangsa-bangsa. Banyak studi, baik teoritis maupun empiris, yang dapat membantu menjawab pola-pola umum yang terbuka bagi kita. Bagi Indonesia, pilihan itu sebenarnya lebih mudah, karena gerakan reformasi telah menjatuhkan pilihannya pada jalur demokrasi.

Dalam literatur ekonomi-politik terdapat kristalisasi pandangan mengenai garis besar proses transformasi dari masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak demokratis menuju masyarakat yang makmur, terbuka dan demokratis.

Salah satu kristalisasi pandangan itu adalah mengenai fondasi ekonomi dari demokrasi. Intinya, pada tahap awal perjalanannya, masyarakat berpenghasilan rendah tertutup dan belum demokratis, seyogianya memusatkan upayanya pada pembangunan ekonomi.

Kebutuhan akan demokrasi akan bersemi pada tingkat hidup dan pendidikan yang lebih tinggi. Begitu permintaan akan demokrasi merebak dan memperoleh momentumnya, biasanya tidak bisa dihentikan lagi. Kita bisa perdebatkan, tetapi menurut saya Indonesia sudah mencapai tahap ini.

Sejumlah studi menunjukkan, tingkat kemajuan ekonomi merupakan faktor penentu penting bagi keberlanjutan demokrasi. Suatu studi yang banyak diacu menyimpulkan bahwa, berdasarkan pengalaman empiris selama 1950-90, rezim demokrasi di negara dengan penghasilan per kapita US$1.500 (dihitung berdasarkan purchasing power parity (PPP)-dolar 2001) mempunyai harapan hidup hanya delapan tahun.

Pada tingkat penghasilan per kapita US$1.500-US$3.000, demokrasi dapat bertahan rata-rata 18 tahun. Pada penghasilan per kapita di atas US$6.000 daya hidup sistem demokrasi jauh lebih besar dan probabilitas kegagalannya hanya 1/500. Posisi Indonesia di mana?

Apabila kita hitung berdasarkan PPP-dolar 2006, penghasilan per kapita Indonesia diperkirakan sekitar US$4.000 sedangkan batas kritis bagi demokrasi sekitar US$6.600. Kita belum duapertiga jalan menuju batas aman bagi demokrasi.

Sejumlah studi empiris lain menyimpulkan bahwa demokrasi bukan penentu utama prestasi ekonomi. Menurut pandangan ahli-ahli ini, terutama bagi negara-negara berpenghasilan rendah, rule of law lebih menentukan kinerja ekonomi daripada demokrasi per se.

Apabila kesimpulan ini benar, maka negara berpenghasilan rendah dapat memacu pertumbuhan ekonominya, meskipun mereka belum siap menerapkan demokrasi, asalkan mereka dapat memperbaiki rule of law.

Dilema transformasi

Jadi apa kesimpulan umum kita? Pada tahap awal, pembangunan ekonomi diprioritaskan karena akan sangat mengurangi risiko kegagalan demokrasi. Dilema mendasar yang dihadapi demokrasi adalah bagaimana memadukan rasionalisme dengan populisme, pemerintahan efektif dengan representatif, teknokrasi dengan demokrasi.

Dilema ini sangat konkret, dan akut. Di satu sisi, kita ingin memacu pembangunan ekonomi yang pada hakekatnya memerlukan langkah cepat dan kebijakan ekonomi yang rasional, konsisten dan berwawasan jangka panjang, short term pain for long term gain.

Di sisi lain, sistem politik yang berjalan, karena mekanisme yang belum mantap, tidak mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan decisive.

Risiko distorsi terhadap kebijakan yang rasional juga tinggi, karena tidak jarang kepentingan sempit dan jangka pendek mendominasi wacana pengambilan keputusan di lembaga legislatif dan bahkan eksekutif, tanpa ada mekanisme koreksi yang efektif.

Inilah sebabnya mengapa para ahli berpendapat bahwa kebijakan ekonomi, sampai batas tertentu, perlu diinsulasikan dari hiruk-pikuk politik sehari-hari. Independensi bank sentral, adalah satu perwujudan dari pemecahan dilema ini. Apakah pemecahan serupa dapat diterapkan di bidang lain, seperti kebijakan fiskal, industri dan perdagangan atau lingkungan hidup, sekarang masih diperdebatkan para ahli.

Yang penting, posisi strategis mengenai imbangan antara teknokrasi dan demokrasi harus diambil. Proses modernisasi dan demokratisasi adalah perjalanan yang panjang dan penuh risiko. Ada yang mengibaratkan alur transformasi itu sebagai kurva-J yang menggambarkan risiko kegagalan yang besar pada awal proses itu, tetapi kemudian berangsur menyurut pada tahap selanjutnya.

Syarat yang paling mendasar bagi keberhasilan proses transformasi setiap bangsa adalah kemampuannya untuk mempertahankan eksistensi dan keutuhannya sepanjang perjalanan. Pada akhirnya kemampuan itu tergantung pada kekuatan kohesi sosialnya.

Dari segi kekuatan kohesi sosialnya, Indonesia barangkali termasuk dalam kelompok peringkat sedang. Kita beruntung karena kita tidak mempunyai sejarah perseteruan yang mendalam antarkelompok, suku dan agama di antara kita, seperti di Yugoslavia dan Irak.

Risiko besar lain yang menghadang perjalanan transformasi bangsa adalah stagnasi ekonomi, atau kemunduran ekonomi atau, lebih serius lagi, krisis ekonomi. Apabila ini terjadi besar kemungkinan proses transformasi akan kandas di tengah jalan.

Stagnasi, apalagi kemunduran ekonomi, akan meningkatkan lagi risiko kegagalan demokrasi yang sudah tinggi bagi negara-negara tersebut. Krisis ekonomi hampir pasti akan menjatuhkan rezim politik yang ada, yang akan menimbulkan diskontinuitas dalam perjalanan bangsa itu. Pengalaman Indonesia sendiri membuktikan dalil tersebut.

Alur sejarah kita menggambarkan suatu progresi proses challenge and response. Pada akhir masa Demokrasi Parlementer, rakyat mendambakan pemerintahan yang stabil dan kuat untuk memecahkan masalah bangsa.

Respons yang timbul adalah orde Demokrasi Terpimpin yang menjanjikan pemerintahan yang kuat dan stabil. Pemerintahan memang tidak lagi jatuh bangun, tetapi kehidupan ekonomi makin memburuk.

Pada akhir masa orde ini tuntutan masyarakat yang paling dominan adalah perbaikan ekonomi. Orde Baru berhasil menjawab tuntutan ini dengan mewujudkan perbaikan ekonomi dan sosial yang mengesankan, tetapi gagal merespons tuntutan lain yang makin mengkristal, yaitu dambaan akan demokrasi, keterbukaan, pemberantasan KKN dan penegakan hukum.

Orde Reformasi kemudian lahir, mencoba menjawab tantangan tersebut. Sampai saat ini sudah ada empat presiden yang, dengan gaya masing-masing dan dalam konteks situasi konkret yang dihadapi, telah berupaya melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Pergantian presiden tidak mengganti orde politik. Suatu pertanda baik bagi kestabilan sistem politik.

Di negeri ini, demokrasi sudah mekar dan bersemi, meskipun unsur-unsurnya belum berfungsi sepenuhnya seperti yang kita inginkan. Keterbukaan dan kebebasan berpendapat, dengan plus dan minusnya, sudah merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari dan di bidang ini Indonesia diakui yang paling maju di kawasan ini.

Menurut hemat saya, kita sekarang berada pada jalur menuju tuntutan reformasi, meskipun masih banyak PR yang belum selesai. Risiko utama yang kita hadapi pada tahap ini adalah apabila kita kehilangan gairah dan stamina untuk melanjutkan perjalanan ini, atau apabila kita kehilangan kepercayaan atau kesabaran pada proses reformasi yang kita jalankan, sehingga melupakan tujuan reformasi yang sebenarnya.

Apabila itu terjadi, maka itu sungguh sebuah tragedi (lagi) dalam sejarah bangsa kita. Pengalaman kita menunjukkan bahwa kemungkinan-kemungkinan seperti itu bukanlah sekadar risiko teoritis.

Kenyataan yang perlu kita waspadai, dari segi penghasilan per kapita, kita masih berada pada zona risiko tinggi. Penghasilan per kapita Indonesia pada 2006 (atas dasar PPP-dolar 2006) diperkirakan sekitar US$4.000, masih agak jauh dari batas aman US$6.600.

Strategi yang terbaik adalah untuk secepatnya meninggalkan zona bahaya ini. Seandainya Indonesia berhasil menumbuhkan ekonomi 7% setahun, maka dengan laju pertumbuhan penduduk 1,2% penghasilan per kapita akan tumbuh sekitar 5,8%.

Dengan laju itu, Indonesia kita akan mencapai ambang zona aman dalam sembilan tahun. Apabila PDB kita tumbuh di bawah 7% waktu untuk mencapai zona aman bagi demokrasi tentu lebih panjang lagi.

Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa sembilan tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mengawal demokrasi Indonesia yang baru mekar. Risiko-risiko yang saya sebutkan tadi dapat terjadi. Tanpa harus mengorbankan demokratisasi yang kita jalankan, hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi yang timbul karena proses demokrasi atau, apalagi, karena ekses-eksesnya, harus kita hilangkan.

Kita harus berani mengambil posisi strategis yang jelas mengenai imbangan antara teknokrasi dan demokrasi. Ini semua justru demi keberlanjutan demokrasi itu sendiri.

Kelas pembaru

Selain itu, salah satu simpul kritis dalam pembangunan demokrasi adalah terciptanya suatu kelas pembaru yang handal yang berperan sebagai pendorong dan pengawal demokratisasi.

Kelompok pembaru di Indonesia barangkali masih jauh lebih kecil daripada India. Tetapi ia berkembang cepat, terutama sejak masa reformasi dan khususnya di kalangan kaum muda.

Langkah yang paling efektif untuk memperkuat kelompok pembaru adalah memacu pertumbuhan ekonomi yang tersebar (broad based), karena dari situlah awal terciptanya kelas menengah.

Selain pertumbuhan ekonomi itu harus tersebar, ia harus memenuhi satu syarat lain, yaitu bersumber dari kegiatan enterpreunerial dalam iklim kompetisi yang sehat.

Hal ini penting karena akhirnya ia menentukan kelas menengah macam apa yang akan timbul. Pengalaman mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berasal dari rezeki nomplok penjualan kekayaan alam (seperti minyak) dapat menciptakan kelas menengah, tetapi lebih berupa kelompok konsumen kelas menengah. Kelompok ini belum tentu memiliki komitmen mengawal demokrasi.

Begitu pula pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan kroni-isme, kolusi antara penguasa dan pengusaha serta praktik monopolistik lainnya, mungkin dapat menghasilkan laju yang tinggi, tapi ia tidak akan sustainable karena tidak akan melahirkan kelas menengah yang mau memperjuangkan demokrasi, good governance dan kepastian hukum.

Yang muncul bukanlah kelompok pembaharu, tetapi kelompok pemburu rente, bukan sistem ekonomi pasar yang penuh vitalitas, tetapi kapitalisme palsu atau ersatz capitalism, yang lebih kompatibel dengan oligarki, bukan demokrasi.

Faktor pendukung penting lain bagi perkembangan kelas pembaharu adalah keterbukaan dengan dunia luar. Arus informasi, manusia, barang dan jasa serta investasi dari luar adalah katalis bagi perkembangan kelompok pembaharu.

Indonesia sekarang tergolong negara yang paling bebas dari segi arus informasi. Dalam hal keterbukaan, menurut hemat saya, kita sudah di jalur yang benar. Jangan kita putar kembali jarum jam. Generasi kita ditakdirkan untuk menanam, anak-cucu kita yang memanen.

*)Tulisan ini adalah rangkuman dari Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, yang disampaikan Prof. Boediono pada 24 Februari 2007.

Oleh Boediono
Menko Perekonomian RI/Guru Besar FE UGM

One thought on “Are we on the right track?

  1. aura

    ass….
    saya anak ekonomi, saya tertarik sekali mengenai bahasan ini, dapatkah anda memberikan informasi sekaligus paparan mengenai perekonomian indonesia yang belum on the right track ?
    karna saya bingin mengkajinya lebih dalam. trmksih…
    wasss

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s