Cultural clash BUMN-parlemen

Terselubung, namun kadang terungkap ke atas permukaan, ada semacam ‘benturan budaya’ (cultural clash) antara BUMN dengan parlemen. Jelas ini bukan benturan antara pemerintah (Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara) dengan DPR, melainkan antara badan-badan usaha (milik negara) dengan DPR. Entah disadari atau tidak, kelak, benturan ini akan sangat memengaruhi kinerja BUMN itu sendiri.

Memang parlemen punya hak bertanya dan hak inisiatif. Tetapi pertanyaan yang bukan pada tempatnya, perintah-perintah atau campur tangan yang berlebihan dalam kerangka budaya pengelolaan yang berbeda dapat menimbulkan turbulensi yang pada akhirnya memupuskan harapan terciptanya BUMN yang sehat dan menyejahterakan bangsa.

Bukan hal yang baru lagi kita saksikan benturan demi benturan antara direksi BUMN dengan para anggota DPR sehingga menimbulkan gunjingan-gunjingan yang kurang sehat baik di dalam gedung DPR itu sendiri, di dalam perusahaan, maupun di media massa.

Benturan yang paling sederhana dan paling sering terjadi adalah saling tarik urat tentang hal-hal yang bersifat operasional, mulai dari pembelian bahan baku, mesin dan teknologi, sampai penetapan harga eceran produk, pemutusan hubungan kerja, dan pengangkatan konsultan.

Benturan yang lebih tinggi tensinya adalah ketika direksi BUMN berbeda pendapat dan tidak bersedia menjelaskan hal-hal yang dianggapnya su-dah bukan kewenangan DPR untuk bertanya, sehingga mengakibatkan keluarnya rekomendasi agar menteri BUMN mengganti direksi yang dianggap ngeyel itu.

Atau campur tangan dengan dalih seakan-akan perlu mendamaikan, dalam konflik yang diungkap media massa antara seorang direktur utama dengan komisaris utamanya, dan yang paling kontroversial adalah campur tangan terhadap rekening badan usaha milik negara.

Direksi BUMN memiliki tata krama bisnis yang didasari hubungan jangka panjang, sementara DPR kita dewasa ini memiliki budaya orasi, cenderung menekan, investigatif, dan kental nuansa kepentingannya.

Kalau benturan-benturan seperti itu belum dianggap penting, maka bukalah memori Anda dan barangkali Anda masih ingat kasus pengusiran direksi BUMN oleh para anggota DPR yang merasa ‘terhina’ karena direktur utama BUMN yang diundang tidak dapat hadir bersama-sama dengan direksi lainnya.

Tamu yang diundang kalau diusir tentu tidak enak, dipermalukan, dimarah-marahi, dicampurtangani dan ditekan sama saja rasanya. Bukan rahasia umum lagi, kejadian-kejadian di gedung parlemen telah cukup menimbulkan persoalan office politics yang serius yang berakibat rusaknya social capital (khususnya ikatan saling percaya dan respek) terhadap para direksi yang sedang berjuang mengatasi persoalan-persoalan internal yang sangat rumit. BUMN adalah dinosaurus.

Badannya besar tapi gerakannya lamban sehingga nyaris punah. Kalau tidak kuat kepemimpinan direksinya, dia akan segera mati. Meski banyak yang memiliki aset dan omzet yang besar, rata-rata gaji direksi BUMN jauh di bawah gaji pasar yang berlaku.

Tekanan yang mereka hadapi dari para politisi dalam operasional perusahaan sehari-hari tidak ringan. Belum lagi ancaman-ancaman terhadap pelanggaran hukum karena kesalahan-kesalahan bersama atau kelalaian pengelolaan.

Turbulensi

Semua itu dapat menimbulkan gejolak turbulensi dalam usaha. Apa yang kita maksud dengan turbulensi? Salah seorang mantan direksi BUMN menyebutnya sebagai keadaan di mana direksi menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengurusi hal-hal nonbisnis ketimbang bisnis.

Bisnis yang tak sempat diurus ibarat bola besar yang kempis, anginnya masih ada sehingga layak disepak, tetapi banyak benjolannya seperti kaleng yang penyok. Maka tendangan sekuat apa pun terasa sia-sia dan berat dimainkan.

Meski tidak 100%, saya menduga sekitar 10% hingga 30% penyumbang kerugian (atau opportunity loss) BUMN (khususnya yang strategis) dapat berasal dari cultural clash antara BUMN dengan lembaga-lembaga resmi yang cenderung kurang percaya pada BUMN, dan terutama parlemen.

Dia bergerak seperti bola salju yang menggulung melalui berbagai kesalahan langkah, sehingga menimbulkan apa yang disebut ahli manajemen Richard Daft sebagai the escalation commitment (kesalahan terus menerus yang disangkal, namun menukik ke bawah).

Benturan budaya tentu tidak berdiri sendiri. Semua ini sebenarnya berawal dari cara berpikir paradoks atau mendua yang selalu terbawa sepanjang sejarah. Saat ini misalnya, BUMN diharapkan meraih keuntungan, namun di lain pihak kita membiarkan stigma bahwa perusahaan negara tak bisa untung, tidak efisien dan pelayanannya buruk.

Itulah stigma yang diambil dari fakta-fakta yang terjadi di negara-negara komunis yang sudah berlalu masanya. Kita juga menerapkan GCG habis-habisan, tapi kita tetap saja tidak percaya pada kepemimpinan di BUMN dan membelenggunya dengan berbagai rasa tidak percaya.

Semua yang kita pikirkan itu kelak akan menjadi kenyataan karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan itu adalah apa yang akan kita kerjakan. Kecuali kita bisa keluar dari pikiran itu dan beranggapan bahwa negeri ini bukanlah republik maling, masih banyak orang baik yang ada di bangsa ini, dan pikiran-pikiran positif lainnya, maka niscaya kita akan sulit keluar dari lingkaran itu.

Negara-negara yang pemimpinnya kuat dan menghargai profesionalisme terbukti mampu menjadikan perusahaan milik negaranya sebagai simbol kesejahteraan, simbol keunggulan daya saingnya. Dari daftar 500 perusahaan global (Fortune Global 500) misalnya, terdapat ada 20 perusahaan negara asal China, enam dari India dan masing-masing satu dari Thailand, Malaysia dan Singapura. Ketika para ekonom neoklasikan menyuarakan privatisasi, negara-negara di atas justru menunjukkan bahwa mereka mampu bekerja profesional dan menjadi investor global yang merambah ke berbagai penjuru dunia.

Saya akan menutup tulisan ini dengan menyerukan agar kita menata kembali pola pikir kita, pola kerja antarinstitusi, dan hentikan cara pandang yang merendahkan satu sama lain. Setop intervensi dan batasi keterlibatan, beri ruang pada porsi masing-masing.

Emosi, amarah dan budaya orasi yang kita anggap biasa dalam dunia politik hanya akan menimbulkan gelombang turbulen yang menyengsarakan. Biarlah dunia usaha menggelorakan aura cahayanya karena kita bebaskan belenggu-belenggunya.

Oleh Rhenald Kasali
Ketua Program Pascasarjana Ilmu Manajemen FEUI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s