Kontroversi Posisi Polisi

Didik SupriyantoRedaksi Detikportal

Jakarta, Pejabat Mabes Polri menolak gagasan yang menempatkan kepolisian di bawah departemen tertentu. Mereka enggan melepas posisi yang nyaman sekarang ini.

Lepaskan sejenak urusan mencari pesawat Adam Air yang hilang. Mari kita ikuti perdebatan yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi menyangkut posisi polisi pada hari depan. Kontroversi ini agaknya akan berlangsung lama, karena masing-masing punya argumen dan kepentingan sendiri.

Biasanya perdebatan dilakukan oleh politisi, akademisi, atau aktivis LSM, tapi kali ini justru diawali dan diramaikan oleh pejabat. Inilah menariknya membicarakan masa depan polisi, sebab banyak pejabat yang berkepentingan urusan ini. Makanya sayang kalau perdebatan ini dilewatkan.

Perdebatan ini bermula dari penyusunan draf Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Keamanan Nasional (Kamnas). Draf yang disusun Departemen Pertahanan itu akan menempatkan kepolisian negara di bawah satu departemen.

Memang belum ada kepastian, di bawah departemen mana kepolisian itu akan ditempatkan: Departemen Dalam Negeri (Depdagri) atau Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham).

Tujuan Dephan sebenarnya adalah hendak membuka wacana, posisi paling pas buat lembaga kepolisian nanti ada di bawah departemen apa. Namun bukan perdebatan itu didapat. Justru pejabat Polri mempertanyakan konsep penempatan kepolisian di bawah departemen.

Tak tanggung-tanggung, Kapolri Jenderal Sutanto pun angkat suara. “Itu menyalahi prinsip reformasi, sebab reformasi menghendaki kepolisian sebagai lembaga independen,” katanya. Karena itu menurut Sutanto, posisi kepolisian di bawah Presiden, seperti sekarang ini adalah yang paling tepat, sebab independensi bisa terjaga.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono membantah pendapat Jenderal Sutanto. Menurutnya, tak ada jaminan, kepolisian di bawah presiden bisa menjamin independensinya. Sejarah kepolisian selama Orde Baru menunjukkan hal itu.

Perdebatan menjadi seru, karena para pejabat setingkat di bawah menteri berbicara dengan nada emosional. Wakil Juru Bicara Mabes Polri Brigjen Bahrul Alam, mengatakan, Dephan tidak punya otoritas membicarakan masalah keamanan nasional. Para pejabatnya juga tidak punya kompetensi membahas masalah itu.

Karena itu Mabes Polri tengah mempersiapkan draf RUU Kamnas tersendiri. Apalagi selama ini, menurut Bahrul Alam, pihak Dephan tidak pernah melibatkan Mabes Polri untuk penyusunan draf RUU Kamnas tersebut.

Dalam hal ini Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, mengingatkan bahwa soal keamanan bukan semata-mata urusan kepolisian. Sebab dalam praktek menjaga keamanan, instansi terkait juga dilibatkan, seperti TNI, intelejen dan institusi lainnnya.

Pejabat Dephan juga membantah anggapan kalau pihak kepolisian tidak dilibatkan dalam pembahasan draf RUU Kamnas. Katanya, mereka selalu tak hadir kalau diundang. Dipersilahkan saja Mabes Polri menyusun draf RUU tersendiri, meskipun hal itu lazimnya dilakukan oleh departemen. Kalau Mabes Polri bikin draf ya tak ubahnya seperti yang dilakukan LSM.

Sementara pengajar PTIK Bambang Widodo Umar membenarkan apabila posisi kepolisian di bawah departemen. Posisi Polri di bawah Presiden justru membingungkan. Posisi itu membuat Kapolri menjadi jabatan politik. “Kapolri harus merupakan jabatan karier, bukan jabatan politik. Kemandirian Polri lebih ditentukan profesionalitasnya, bukan di bawah presiden atau tidak.”

Bisa dimengerti bila Mabes Polri menolak gagasan yang menempatkan kepolisian di bawah departemen tertentu, sebab sejak Polri dipisah dari ABRI, institusi ini memang benar-benar menikmati kenyamanan yang luar biasa. Berpuluh-puluh tahun hanya dianggap anak bawang oleh tentara, lalu tiba-tiba bisa mandiri dan berbuat apa saja.

Siapa yang mau melepaskan diri dari kenyamanan ini? Sebagai aparat negara, para pejabat kepolisian mestinya tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Mereka harus sadar bahwa kondisi yang ada sekarang ini belumlah pada posisi ideal sistem pemerintahan yang demokratis.

Dalam sistem tersebut, polisi maupun tentara harus berada di bawah otoritas sipil. Mereka adalah institusi negara yang bekerja di bawah kepemimpinan sipil. Seperti halnya tugas tentara yang menjaga pertahanan nasional, tugas polisi adalah menjaga keamanan nasional. Kalau tentara sudah berada di bawah Departemen Pertahanan, kenapa polisi menolak ditempatkan di bawah departemen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s