Evaluasi Hukum 2006 & Prediksi 2007

Denny IndrayanaPengamat Hukum Tata Negara

Jakarta, Tahun 2006 segera berganti dengan 2007. Satu tahun telah belalu, akan menjelang satu tahun ke depan yang lebih menantang. Banyak catatan dan evaluasi yang harus dilakukan atas perjalanan hukum 2006, serta diperlukan prediksi yang dapat membantu antisipasi kebijakan hukum di tahun 2007.

Tahun 2006 memberi beberapa catatan yang perlu diapresiasi, sekaligus tentunya tidak sedikit yang perlu dikritisi. Jika dianalisa melalui aspek struktur, substansi dan kultur hukum; maka di level struktur timbul kegamangan kelembagaan negara. Tidak sedikit yang berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan kita menimbulkan konflik antar lembaga negara. Misalnya antar presiden dan DPR; Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial; DPR dan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Berpijak pada analisa itu ada yang mengusulkan kembalinya sistem ketatanegaraan ke formasi sebelum perubahan UUD 1945.

Pemikiran demikian harus dikoreksi. Kembali ke naskah asli UUD 1945 adalah langkah mundur yang harus ditolak. Bahwasanya saat ini ada gesekan antar lembaga negara memang betul. Namun relasi yang dinamis demikian tidak harus dimaknai negatif. Justru, sebaliknya, relasi saling kontrol – saling imbang (checks and balances) demikian adalah hubungan antar lembaga negara yang patut dipertahankan. Tentunya, masing-masing lembaga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan struktur kelembagaan baru pasca perubahan UUD 1945; dan karenanya, seakan-akan muncul relasi disharmoni antara lembaga negara. Tetapi ”disharmoni” antar lembaga negara justru hal yang positif dan diperlukan untuk membatasi kecenderungan kekuasaan yang cenderung koruptif.

Di bidang substansi hukum, masalah disharmoni menjadi lebih relevan untuk dikhawatirkan. Banyaknya aturan hukum yang saling bertabrakan dan tumpang-tindih, menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada level undang-undang disharmoni demikianlah yang dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi ketika menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Perlu diadakan perbaikan sistem legislasi yang lebih koordinatif. Saat ini setiap sektor mengusulkan aturan perundangan, berjalan sendiri-sendiri. Pada tingkat pusat, setiap departemen membuat rancangan peraturan perundangan di bidangnya; pada level daerah, setiap pemerintah daerah merancang peraturan daerah yang tidak hanya bertentangan secara vertikal dengan pusat; tetapi juga bertentangan secara horisontal antar pemerintah daerah. Proses legislasi yang koordinatif karenanya perlu dicari untuk menghindari inefisiensi anggaran dan meminimalisir disharmoni antar peraturan. Seharusnya kerja koordinatif itu dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk level nasional; dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk level antar pemerintah daerah.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah problematika kultur hukum. Tidak jarang struktur dan substansi hukum sudah jauh lebih baik, namun kultur hukum masih sangat koruptif. Akibatnya, konsep demokratis pemilihan kepala daerah dibajak oleh money politik; peraturan antikorupsi yang lebih ideal dibajak oleh praktik haram mafia peradilan. Inilah tantangan aplikasi peraturan setelah proses legislasinya – sebagaimana dijelaskan di atas – tidaklah sepi dari masalah.

Persoalan kultur hukum itulah yang menyebabkan penegakan hukum tidak pernah efektif dan kental nuansa diskriminatif. Ambillah contoh penegakan hukum di tiga bidang utama: terorisme, korupsi dan pelanggaran HAM. Akan tampak jelas cara penanganan yang berbeda. Untuk kejahatan terorisme, semua jajaran penegak hukum terkesan bekerja sangat efektif, hasilnya banyak terorisme yang tertangkap, terbunuh dan dihukum maksimal: mati. Sebaliknya, untuk pelanggaran HAM, penegakan hukum justru sangat tumpul. Mayoritas terdakwa pelanggaran HAM divonis bebas.

Yang efektifitasnya pilih kasih – terkadang efektif, tetapi tidak jarang tumpul – adalah penanganan kasus korupsi. Penyakit laten diskriminasi penegakan hukum yang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas terlihat jelas dalam penanganan kasus korupsi. Masih terasa ada wilayah yang tidak tersentuh penegakan hukum antikorupsi, terutama di: Istana, Cendana, Senjata dan Pengusaha Naga. Di keempat wilayah itu penegakan hukum antikorupsi nyaris berjalan di tempat, bahkan mundur ke belakang. Banteng kepentingan politik, serta godaan suap, berpengaruh amat destruktif kepada kinerja penegak hukum. Maka selevel KPK-pun yang kerjanya patut diberi apresiasi – meski dengan beberapa catatan – tidak pula mampu menembus batas penanganan korupsi yang diskriminatif. Level tertinggi KPK adalah memproses dugaan korupsi gubernur dan mantan menteri.

Itulah catatan evaluasi hukum di tahun 2006. Di tahun 2007 masalah hukum akan menghadapi tantangan lebih berat. Makin dekatnya agenda pemilu 2009 akan memperbesar potensi buruk kepentingan politik terhadap agenda penegakan hukum. Ambil contoh, penegakan antikorupsi, menuntut lebih jeli pengkajian semua pihak, khususnya publik antikorupsi. Sebab, tidak tertutup kemungkinan agenda pemberantasan korupsi menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, tetap mengusung upaya baik menyelamatkan Indonesia dari praktik haram korupsi. Di sisi lain, korupsi berpotensi menjadi alat serang antar tokoh politik, yang lebih terkontaminasi kepentingan politik untuk saling menjatuhkan – bukan agenda murni pemberantasan korupsi.

Mulai munculnya disharmoni pada kepemimpinan nasional pada 2006, amat mungkin akan terlihat lebih jelas di tahun 2007. Ketidakkompakan demikian tentu akan sangat berpengaruh pada semua agenda reformasi, tidak terkecuali penegakan hukum. Akan banyak agenda penegakan hukum yang dipengaruhi kompromi kepentingan antara RI-1 dan RI-2. Negosiasi antar partai politik akan lebih mempengaruhi warna hukum. Di parlemen, perdebatan undang-undang politik, khususnya tentang pemilu, akan menjadi primadona politik yang kasat mata mempertontonkan dagang sapi kepentingan antara kekuatan-kekuatan politik. Misalnya, akan menarik untuk menyimak bagaimana ujung sistem pemilu legislatif yang diusulkan presiden tanpa nomor urut caleg. Sistem demikian harusnya positif untuk menguatkan mandat rakyat kepada wakilnya di parlemen serta mengurangi korupsi upeti nomor urut oleh caleg sebagai pembeli kepada oknum parpol sebagai penjual.

Kesimpulannya, perjalanan hukum 2006 masih menunjukkan penyakit laten diskriminasinya penegakan hukum, yang diperparah oleh praktik mafia peradilan. Tahun 2007 wajah hukum masih akan bopeng, karena bulat-lonjongnya sangat dipengaruhi kepentingan politik – lebih khusus pemilu 2009. Cita-cita negara hukum yang demokratis dan antikorupsi masih penuh tantangan dan jauh dari harapan. (*)

Keterangan penulis:
Denny Indrayana, Doktor Hukum Tata Negara, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM Direktur Indonesian Court Monitoring.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s