‘Menteri ekonomi tak optimal’

MAKASSAR: Ketua Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir menilai kinerja menteri-menteri ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu kurang optimal, sehingga belum mampu menggerakkan sektor riil. Dia memperkirakan akhir Maret 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan me-reshuffle menteri-menteri ekonominya, terutama yang berkaitan dengan sektor riil. Hal itu disampaikan Sutrisno Bachir kepada pers seusai membuka Silaturahim Nasional IV Forum Bisnis Sejahtera Anggotaku akhir pekan lalu di Makassar.

Reshuffle menteri bisa berarti pergantian, bisa pula perpindahan posisi.

Persoalan ekonomi utama saat ini, kata dia, adalah menggerakkan sektor riil. Indikator-indikator makro yang baik belum cukup baik apabila sektor riil masih sulit bergerak.

Paradigma pembangunan yang berdasarkan indikator makro sudah saatnya diubah menjadi paradigma yang berdasarkan kebutuhan lokal.

Menurut dia, menteri-menteri ekonomi perlu memiliki jiwa entrepreneurship dan berusaha memahami keinginan pengusaha, terutama di daerah-daerah.

“Pemerintah harus dekat dengan dunia usaha, Kadin atau Hipmi daerah. Jangan hanya dengan [pengusaha] yang besar-besar aja,” ujarnya.

Sutrisno mempertanyakan belum adanya upaya menteri-menteri terkait untuk menciptakan situasi yang tepat agar dana besar yang saat ini banyak diparkir oleh perbankan dan pemda di SBI bisa mengalir kepada sektor riil, khususnya UKM, yang kini banyak gulung tikar.

Meskipun cukup yakin Presiden akan segera me-reshuffle menterinya dalam waktu dekat, Sutrisno secara diplomatis mengatakan bahwa penggantian kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden.

“Tetapi sejauh saya keliling seluruh Indonesia, terutama di tingkat kabupaten, pengusaha-pengusaha daerah banyak mengaku situasi (ekonomi) masih sulit,” urainya.

RUU investasi

Di tempat yang sama, Ketua Tim Penyusunan RUU Penanaman Modal, Didik J. Rachbini menjamin bahwa Undang-undang Penanaman Modal yang saat ini sedang disusun oleh DPR akan mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik itu pemerintah maupun dunia usaha.

Menurut Ketua Komisi VI DPR itu, memang ada perbedaan kecenderungan antara birokrat dan pengusaha, di mana birokrat ingin semuanya ada aturannya dulu, sedangkan pengusaha ingin kalau bisa tidak perlu terlalu banyak aturan.

Seperti diketahui, hingga akhir pekan lalu Tim Komisi VI DPR untuk RUU Penanaman Modal masih memperdebatkan sejumlah klausul seperti bentuk badan usaha, pelayanan perizinan, dan pemberian fasilitas.

Banyaknya perdebatan yang muncul membuat RUU tersebut dipastikan gagal rampung akhir tahun ini.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Investasi Cris Kanter mengatakan pemerintah harus mengambil kebijakan yang terkait dengan investasi langsung untuk kepentingan nasional.

“Turunnya investasi dan terhentinya pembangunan sektor riil pada 2006, sering dijadikan makna politis. Jadi ke depan harus direvisi,” ujarnya.

Sejumlah program investasi tersebut, tuturnya, harus didukung blue print yang jelas pada sektor yang dijadikan prioritas dan tahapan proteksinya. (06)

Bisnis Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s