‘Masyarakat sudah jenuh dengan parpol baru’

JAKARTA: Sebagian besar masyarakat diyakini sudah jenuh menyaksikan kemunculan parpol-parpol baru belakangan kembali marak. Apalagi jika melihat tren yang menunjukkan bahwa partai hanya dijadikan kendaraan politik oleh segelintir orang untuk meraih kekuasaan. Menurut pengamat politik Cides Indria Samego, konstitusi memang menjamin kebebasan berserikat bagi setiap warga negara, sehingga tidak ada larangan bagi siapapun untuk mendirikan partai politik di negeri ini.

Tapi, lanjutnya, publik juga kecewa, apalagi kalau melihat elit partai politik yang tampil hanya ‘itu-itu saja’.

Berdasarkan catatan terakhir Departemen Hukum dan HAM, parpol baru yang mendaftarkan diri ke pemerintah telah mencapai 27 buah, a.l. Partai Satrio Piningit, Partai Republikku, Partai Orde Baru, Partai Kemerdekaan Rakyat, Partai Bintang Bulan, Partai Rakyat Merdeka, Partai Indonesia Muda Bangkit, dan Partai Hati Nurani (Hanura) yang dideklarasikan Mantan Menkopolkam Wiranto.

Indria menilai bahwa lonjakan jumlah partai baru sudah dapat diprediksi terjadi setiap menjelang pemilu. Hal itu antara lain disebabkan persyaratan administrasi untuk pendaftaran parpol terlalu mudah. Memang tidak semua parpol akan ikut dalam pemilu karena masih perlu diverifikasi.

Meski tren kemunculan parpol baru tetap tinggi, dia mengingatkan sebagian besar masyarakat sudah alergi.

“Sebab, masyarakat sudah melihat selama ini janji partai untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat hanya dikatakan pada saat berkampanye,” ujarnya kepada Bisnis kemarin.

Terpisah, ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas Saldi Isra mengemukakan hal senada. Menurut dia, lahirnya parpol baru juga dipicu kekecewaan elit pada partai lamannya, sehingga mereka membentuk organisasi baru sebagai kendaraan politik.

“Parpol juga dapat dijadikan alat untuk meningkatkan posisi tawar sebagian orang.”

Karena itu, kata Saldi, kejenuhan publik terhadap parpol baru seharusnya direspons secara bijaksana oleh politisi sebelum mendirikan partai.

Sementara itu, buruknya fungsi pengawasan DPR juga masih menjadi sorotan. Hal ini, kata pakar komunikasi politik UI Effendi Ghozali, disebabkan ‘jenis kelamin’ legislatif yang tidak jelas.

Inilah yang membuat dewan tidak optimal dalam melakukan pengawasan ataupun kritik kepada pemerintah.

Sedangkan pengamat Politik CSIS J. Kristiadi berpendapat fungsi pengawasan DPR belum mampu mendorong kinerja pemerintah. (02)

Oleh Tri D. Pamenan
Bisnis Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s