Pengadilan Tipikor butuh fatwa MA

JAKARTA: Presiden perlu meminta pendapat hukum dari Mahkamah Agung untuk memperjelas status Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materiil UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun mengatakan putusan MK yang memberikan masa tenggang selama tiga tahun tetapi secara bersamaan menyatakan Pengadilan Tipikor bertentangan dengan UUD 1945, telah menimbulkan polemik di kalangan praktisi hukum.

“Sebab, dalam Pasal 47 UU MK dinyatakan bahwa setiap putusan yang dibuat MK harus diberlakukan sesaat setelah ditetapkan dalam sidang. Jadi, tidak diatur bahwa MK dapat membuat putusan tunda,” ujar dia kemarin.

Untuk menghindari terjadinya kasus seperti itu, menurut Gayus, ke depan memang diperlukan lembaga pengawas putusan MK. Namun, untuk saat ini upaya yang paling mungkin dilakukan pemerintah adalah meminta pendapat hukum dari MA.

Menurut politisi PDIP ini, fatwa MA akan berkekuatan hukum dalam menetapkan status hukum Pengadilan Tipikor sebelum revisi Pasal 53 UU KPK sebagaimana yang disyaratkan dalam putusan MK selesai disusun.

Dalam pandangannya, daripada memaksakan Pengadilan Tipikor yang keputusan hukumnya akan dipertanyakan, lebih baik MA mengeluarkan fatwa pembentukan pengadilan ad hoc untuk menerima kasus yang dilimpahkan KPK.

Seperti diketahui, pekan ini MK mengabulkan permintaan uji materiil pasal 53 UU KPK tentang pembentukan Pengadilan Tipikor.

MK menilai pembentukan Pengadilan Tipikor melahirkan dualisme sistem peradilan yang berbeda dalam lingkungan peradilan yang sama, namun dengan hukum acara dan susunan hakim yang berbeda.

“Komisi III bersama pemerintah siap merespons putusan MK tersebut. Jangka waktu tiga tahun kami kira cukup untuk merevisi pasal 53 UU KPK,” tambah Gayus.

Tetap berlaku

Juru bicara MA Djoko Sarwoko menyatakan Pengadilan Tipikor masih sah dan tetap berjalan selama tiga tahun sebelum adanya UU khusus yang mengatur tentang pengadilan tersebut.

Menurut dia, keputusan MK untuk membiarkan Pengadilan Tipikor berjalan selama tiga tahun sampai adanya UU tentang Pengadilan Tipikor memang bisa dipahami.

“Artinya, MK memang membiarkan pengadilan yang bertentangan dengan UU selama tiga tahun. Tetapi itu bisa dipahami. Karena tidak mudah dan bisa timbul masalah apabila pengadilan tipikor langsung dinyatakan tidak sah begitu saja,” ujar dia seperti dikutip Antara.

Pemerintah sendiri, seperti ditegaskan Menhuk dan HAM Hamid Awaluddin serta Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, menolak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait putusan MK yang membatalkan pasal mengenai Pengadilan Tipikor.

Sebelumnya, sejumlah LSM mendesak pemerintah dan DPR segera membuat Undang-undang Pengadilan Tipikor setelah pencabutan pasal 53 UU KPK oleh MK.

LSM yang terdiri dari ICM, ICW, Kemitraan, KRHN, LBH Jakarta, PUKAT, Transparansi Internasional Indonesia tersebut mengkhawatirkan terjadinya impunitas, di mana koruptor tidak bisa lagi ditindak dalam waktu yang lama.

Bambang Widjojanto, anggota Dewan Etik ICW, mengatakan pembuatan UU Pengadilan Tipikor dapat ditempuh dengan tiga skenario. Pertama, mencabut pasal-pasal terkait Pengadilan Tipikor di dalam UU KPK dan dibuat tersendiri. Kedua, merevisi apa yang ada di UU KPK dengan menetapkan seluruh kasus korupsi ditangani oleh Pengadilan Tipikor.

Skenario ketiga dengan melakukan pembatasan yang lebih tegas, di mana pengadilan negeri dibutuhkan hanya untuk kasus-kasus korupsi tertentu. (02) (tri.dp@bisnis.co.id)

Oleh Tri D. Pamenan
Bisnis Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s