DPR: 3 Tahun cukup revisi UU KPK

Jumat, 22/12/2006 16:50 WIB
oleh : Tri Dirgantara Pamenan

JAKARTA: DPR optimistis akan mampu memenuhi batas waktu tiga tahun yang diberikan Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam rangka memperkuat dasar hukum pembentukan pengadilan Tipikor.

Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun mengatakan pihaknya sudah mendapatkan permintaan dari pimpinan dewan untuk menyikapi putusan MK yang menyatakan dasar pembentukan pengadilan tipikor saat ini bertentangan dengan UUD 1945.

“Komisi III bersama pemerintah siap merespons putusan MK tersebut. Jangka waktu 3 tahun kami kira cukup untuk merevisi pasal 53 UU KPK”, ujar dia sore ini.

Menurut Gayus, setelah masa reses selesai Komisi III akan langsung melakukan rapat konsultasi dengan MK untuk membahas putusan tersebut.

Namun dia mengingatkan bahwa putusan MK tersebut telah menimbulkan perdebatan panjang di kalangan praktisi dan pengamat hukum. Banyak pihak yang mengkhawatirkan jika putusan MK tersebut akan menjadikan keputusan yang dihasilkan Pengadilan Tipikor tidak berkekuatan hukum.

Pada pekan ini MK memutuskan untuk menolak delapan dari sembilan pasal permohonan uji material Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Satu permohonan yang dikabulkan MK adalah pada pasal 53 UU KPK yang mengatur tentang pembentukan pengadilan khusus tipikor.

MK menilai pembentukan Pengadilan Tipikor melahirkan dualisme sistem peradilan yang berbeda dalam lingkungan peradilan yang sama, namun dengan hukum acara dan susunan hakim yang berbeda. (tw)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s